 |
| Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers usai dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin 14 September 2026 (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden) |
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan, Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian.
Dilansir dari rri, Suahasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan
Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri
Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal,
pengelolaan anggaran serta sinergi lintas sektoral.
Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar
perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator
perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Portofolio Menteri Keuangan
memegang peran yang sangat vital.
Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri
Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal, mampu memacu pertumbuhan ekonomi
tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN). Tantangan di hadapan Suahasil tergolong berat.
Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan
pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta
pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah
dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur
bagi kesejahteraan umum.
Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta
pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama
kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada
stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha.
Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai
kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.
Momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi
kebijakan ekonomi secara menyeluruh.
Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor
riil dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam
gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru
membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi
kebijakan publik yang berdampak nyata.
Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan
administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan
fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah
dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakhoda baru di Kemenkeu
mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan
tepat sasaran, dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh
kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem
perpajakan yang lebih berkeadilan yang melindungi sektor usaha mikro, kecil,
dan menengah serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan
negara.
Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna
mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan.
Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip
kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara, demi menjaga
kesehatan fiskal jangka panjang.
Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen
penyegaran. Kehadiran nakhoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu
menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal
agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi.
(Penulis: Syariful Alam dan Yuliana Marta Doky)
