Jakarta, 9 Juli 2026 – Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB) hasil Muktamar Bali menggelar pertemuan khusus dengan sejumlah Pimpinan Tertinggi partai. Pertemuan ini dilakukan guna menegaskan sikap bersama dalam menjaga soliditas internal di tengah dinamika dualisme kepemimpinan yang saat ini masih terjadi di tubuh PBB, baik di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), maupun Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Indonesia.
dilansir dari PBBnews, Sekretaris Jenderal DPP PBB Hasil Muktamar Bali, Dr. Drs Ali Amran Tanjung, SH., M.Hum, menyampaikan pesan agar seluruh jajaran pengurus di semua tingkatan tidak terpancing oleh isu yang berkembang. Ia menekankan pentingnya kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi proses yang sedang berjalan.
“Agar Pengurus DPP, DPW dan DPC PBB hasil Muktamar Bali diminta tetap merapatkan barisan, menguatkan kesabaran dan tetap tenang menunggu langkah-langkah berikutnya yang sedang dalam proses persiapan,” ujar Ali Amran Tanjung di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Saat ini, DPP tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk konsolidasi organisasi. Langkah-langkah tersebut masih dalam tahap finalisasi serta koordinasi dengan para pimpinan wilayah, sehingga belum dapat dipublikasikan secara luas kepada publik.
Lebih lanjut, Ali Amran menegaskan bahwa polemik dualisme ini pada akhirnya harus diselesaikan melalui jalur hukum demi mendapatkan kepastian konstitusional mengenai kepemimpinan partai yang sah. Seluruh pengurus dan kader di tingkat DPW serta DPC diimbau untuk menghindari kegiatan kontraproduktif yang dapat memperkeruh situasi, dan diminta fokus pada penguatan struktur serta pembinaan anggota.
“Karena yang pasti bahwa pada akhirnya semua proses dualisme Kepengurusan PBB saat ini pada semua tingkatan ujungnya adalah keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan atau Mahkamah Agung RI yang akan menentukan siapa sesungguhnya yang sah berhak secara hukum untuk memimpin Partai Bulan Bintang,” jelasnya.
Menegaskan Komitmen Taat Konstitusi
Dalam kesempatan yang sama, Ali Amran mengaitkan sikap DPP PBB hasil Muktamar Bali dengan arah kepemimpinan nasional. Ia mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen menindak tegas penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi, kelompok, maupun keluarga. Menurutnya, prinsip tersebut harus menjadi cermin dalam pengelolaan internal partai politik.
“Prinsip yang sama harus kita pegang di internal partai. Kekuasaan di partai tidak boleh digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Kami di PBB hasil Muktamar Bali berkomitmen menjadi kelompok yang taat AD/ART dan menjunjung tinggi konstitusionalitas,” tegas Ali Amran.
Ia optimistis, jika kepemimpinan partai dijalankan sesuai dengan konstitusi dan bersih dari praktik pragmatisme, maka kepercayaan publik terhadap Partai Bulan Bintang akan kembali pulih. Keteladanan dalam berorganisasi ini juga menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dalam membersihkan penyalahgunaan wewenang di semua lini.
penulis wartawan Joni Irawan
