Isu Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa Kembali Memanas, Joni Irawan Desak Kemendagri Buka Celah 'Moratorium Parsial'
SUMBAWA — Isu percepatan realisasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali memanas di ruang publik. Kebijakan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dianggap mengunci mimpi kemandirian wilayah tersebut kini mendapat sorotan tajam dari para tokoh pemuda dan aktivis pergerakan.
Tokoh pemuda, Joni Irawan, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa untuk memisahkan diri secara administratif dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bukanlah sebuah gerakan politik yang bertujuan memecah belah keutuhan daerah.
Bukan Ambisi Politik, Melainkan Koreksi Ketimpangan
"Ini Bukan Sekadar Memecah Belah NTB", Joni Irawan mengklarifikasi esensi utama dari perjuangan PPS. Ia menegaskan bahwa dorongan pemekaran murni lahir dari keresahan kolektif warga terkait lebarnya jurang pembangunan infrastruktur dan lambatnya akses birokrasi akibat pemusatan pelayanan publik di Pulau Lombok.
"Ini bukan sekadar memecah belah NTB. Ini adalah ikhtiar konstitusional untuk mendekatkan pelayanan negara kepada rakyatnya dan memotong ketimpangan struktural yang sudah berlangsung puluhan tahun."
— Joni Irawan, Tokoh Pemuda Sumbawa.
Menurut Joni, secara teknis administratif, usulan cakupan wilayah yang menaungi Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, dan Kota Bima sudah sangat matang dan mendapatkan dukungan politik penuh dari DPRD tingkat provinsi hingga pengawalan ketat oleh DPD RI. Bottleneck utama saat ini murni berada di tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena adanya penangguhan anggaran DOB secara nasional.
Menyikapi wacana dibukanya celah "moratorium parsial" atau pemekaran wilayah terbatas berdasarkan asas kekhususan, Joni mendesak PPS agar segera direalisasikan dan berharap para senator asal dapil NTB untuk segera merapatkan barisan di tingkat pusat.
Sumbawa dinilai memiliki instrumen kekhususan yang kuat karena ditopang oleh keberadaan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor industri pertambangan skala besar serta kondisi geografis kepulauan yang dipisahkan oleh selat laut.
Dengan seruan bersama agar pemerintah pusat memprioritaskan antrean berkas PPS dalam evaluasi fiskal mendatang, guna mengimplementasikan nilai keadilan sosial Pancasila secara nyata bagi warga di timur NTB.
Penulis Pemilik Media Online LIPUTAN INDONESIA
