MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah berani dalam menjaga kelestarian alam dengan menetapkan Teluk Saleh sebagai kawasan konservasi. Kebijakan strategis ini bertujuan mengunci arah pembangunan pariwisata agar sepenuhnya bertumpu pada perlindungan ekosistem, bukan eksploitasi jangka pendek.
Keputusan tersebut resmi tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-196 Tahun 2026 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi dan Perlindungan Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh. Dengan aturan ini, konservasi kini menjadi fondasi utama, sementara aktivitas ekonomi dan pariwisata wajib menyesuaikan dengan daya dukung lingkungan
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa kebijakan ini adalah wujud nyata komitmen Pemprov dalam memastikan pembangunan berkelanjutan.
“Teluk Saleh tidak dibangun dari eksploitasi, tetapi dari perlindungan ekosistemnya. Di situlah letak daya saing dan keberlanjutan kawasan ini,” ujar pria yang akrab disapa Aka tersebut.
Kawasan seluas 73.165,05 hektare ini kini dicadangkan sebagai kawasan konservasi berbasis spesies kategori taman. Fokus utamanya adalah melindungi habitat hiu paus (Rhincodon typus), termasuk area mencari makan, lokasi pembesaran, hingga jalur pergerakan alami mereka sepanjang tahun.
Aka juga menekankan bahwa kebijakan ini menjadi lampu kuning bagi para pengembang. Seluruh rencana pengembangan, termasuk studi kelayakan pariwisata, wajib tunduk pada prinsip konservasi. “Studi kelayakan harus mengikuti arah kebijakan konservasi, bukan sebaliknya,” tegasnya
Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi investor sekaligus menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan fondasi konservasi yang kuat, Teluk Saleh diproyeksikan menjadi destinasi wisata berbasis ekosistem yang kompetitif di tingkat global dan mampu bertahan untuk generasi mendatang. demikian
Liputan Indonesia - Joni Irawan
