 |
| ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko, Petugas menunjukkan sampel makanan yang ditarik dari sekolah penerima manfaat pascainsiden keracunan masal di Satuan Peleyanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Moyoketen, Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (20/1/2026). Pemeriksaan dilakukan menyusul dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan ratusan pelajar SMK Negeri 3 Boyolangu mengalami diare. |
Pemerintah Indonesia memutar otak dalam menanggapi dampak kenaikan harga energi, imbas eskalasi perang di Timur Tengah. Diantaranya melakukan evaluasi terhadap program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Yakni meniadakan pemberian MBG pada hari Sabtu dan menghapuskan pemberian MBG pada saat liburan sekolah.
Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agug mengakui ada potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin melebar karena harga minyak dunia mengalami kenaikan.
Dalam asumsi makro APBN 2026, Pemerintah menetapkan asumsi harga minyak sepanjang tahun yakni 70 dolar AS per barel, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) solar sebesar Rp 6.800 per liter, dan harga pertalite Rp 10.800 per liter. Dengan asumsi tersebut, defisit anggarannya adalah 2,68 persen.
Lantas, pada Maret 2026 konflik pecah di kawasan Timur Tengah antara Iran vs AS-Israel. Harga ICP (Indonesia Crude Price) naik, bahkan bertengger di sekitar 100 dolar AS per barel. Menurut perhitungan Juda, rata-rata harga ICP selama Januari hingga akhir April 2026 menyentuh sekitar 79,80 dolar AS per barel.
“Artinya apa? Ada kelebihan atau pelampauan dari asumsi yang 70 dolar AS per barel. Bagaimana respons kita? Respons Pemerintah adalah bahwa harga BBM tidak naik yang disubsidi. Harganya tetap. Tentu saja kalau harga tetap, harga keekonomiannya naik, dan subsidinya membengkak. Subsidi membengkak sehingga kalau didiamkan, maka tentu saja defisit kita bisa di atas 3 persen, kalau didiamkan. Itu asumsi kalau ICP-nya rata-rata sepanjang tahun adalah 100 dolar AS per barel,” ungkap Juda dalam agenda Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (Pinisi) di Kompleks Bank Indonesia (BI), Jakarta, Senin (27/4/2026).
Ia menerangkan, Pemerintah tentu saja tidak tinggal diam. Terutama, Pemerintah memastikan akan menjaga daya beli masyarakat. Caranya diantaranya ialah dengan menjaga tingkat inflasi agar tidak terkerek tinggi.
Di samping itu, Pemerintah juga tidak menutup diri untuk melakukan langkah-langkah yang lebih strategis dalam menghadapi potensi defisit yang melebar. Yakni dengan melakukan refocusing.
 |
| Petugas menyusun paket Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Ternate di Ternate, Maluku Utara, Senin (23/2/2026). - (ANTARA FOTO/Andri Saputra) |
“Subsidi membengkak tentu saja harus mengorbankan pengeluaran yang lain. Oleh sebab itu dilakukan refocusing atau penajaman. Kita tetap melakukan proyek-proyek ataupun program-program prioritas yang ada dengan lebih berkualitas dan lebih tajam. MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan, sekarang dihilangkan. Make sense kan? Lebih logic kan? Karena kalau Sabtu ada makanannya di sekolah, anak-anak kan harus datang ke sekolah. Atau kalau diberikan hari Jumat, juga harus bisa bertahan untuk makan besoknya. Jadi, Sabtu dihilangkan,” ungkap Juda.
Keputusan Pemerintah mengevaluasi program MBG tersebut diperkirakan bisa menghemat APBN. Nilai dari satu hari program MBG yang berjalan adalah Rp 1 triliun. Dengan kata lain, sebesar itu pula anggaran bisa dihemat.
“Satu hari bisa irit Rp 1 triliun, empat kali dalam sebulan itu bisa mengirit atau menghemat Rp 4 triliun. Setahun bisa Rp 50 triliun kita menghemat,” terangnya.
Selain itu, Juda melanjutkan, program MBG yang diadakan pada masa liburan anak sekolah juga bakal dihilangkan. Itu juga merupakan bentuk penghematan.
“Kalau dulu liburan tetap diberikan MBG, sekarang kita hapus. Jadi ini akan lebih baik,” ujarnya.
Juda melanjutkan, ia menekankan agar kualitas MBG yang diberikan kepada siswa se-Indonesia dipastikan terjaga. Sehingga pemanfaatan anggaran pun bisa maksimal dan benar-benar berguna.
“Termasuk juga seperti yang disampaikan oleh Kepala BGN (Badan Gizi Nasional), SPPG-SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang tidak memberikan makan bergizi sesuai dengan standar-standar nutrisi, istilahnya SPPG nakal, itu diskors, dievaluasi dulu,” kata dia.
“Jadi ini sebagai contoh bagaimana penajaman-penajaman atau refocusing terus dilakukan,” jelasnya.
Diketahui, anggaran program MBG tahun 2026 yang ditetapkan oleh Pemerintah yakni sebesar Rp 335 triliun. Targetnya bisa menjangkau sebanyak 82,9 juta penerima manfaat.
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) meyakini pemanfaatan bahan baku pangan lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu menstabilkan harga sekaligus memperkuat ekosistem pangan nasional. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti di Jakarta, Senin menyampaikan bahwa upaya menjaga stabilitas pangan tidak hanya berkaitan dengan pasokan, tetapi juga penguatan tata kelola yang terintegrasi.
"Bahan baku pangannya itu adalah dari lokal, yang pertama bisa menekan harga. Karena harga logistik itu cukup tinggi nanti bisa menekan berapa persen, jika dia mengambilnya dari pangan lokal, dan juga dengan pangan lokal itu nanti ekosistemnya akan terbangun," katanya.
Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan petunjuk teknis (juknis) khusus untuk memastikan pasokan pangan bagi program MBG tetap terjamin dengan mengedepankan sumber lokal.
Menurut Nani, penggunaan bahan baku lokal menjadi strategi utama karena dapat menekan biaya logistik yang selama ini berkontribusi besar terhadap harga pangan. Dengan memanfaatkan produksi dari daerah sekitar, harga bahan pangan dinilai dapat ditekan secara signifikan.
Selain itu, pendekatan ini juga diharapkan mampu membangun ekosistem pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Rantai pasok tersebut katanya akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani dan nelayan, pelaku UMKM, koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Lebih lanjut, ia menyampaikan pemerintah akan mendorong perencanaan kebutuhan bahan baku yang lebih matang, khususnya untuk komoditas hortikultura.
Pemerintah juga memastikan seluruh pelaksanaan tetap mengacu pada regulasi tata kelola yang telah ditetapkan.
Sebelumnya, ia sudah menyampaikan pihaknya sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Pangan terkait rantai pasok bahan baku lokal untuk Program MBG.
Ia mengatakan pembentukan Permenko tersebut bertujuan untuk menjalankan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang mengamanatkan Kemenko Pangan untuk mengoordinasikan berbagai kementerian/lembaga dalam menjamin rantai pasok pangan pada MBG. sumber artikel republika
